JADWAL PERPANJANGAN PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI ASN DAN PPT NON-ASN TAHUN 2021
Asahan, BKN Jakarta. Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) telah dilaksanakan mulai bulan Juli 2021 dan berakhir pada hari Selasa, 13 September 2021. Pada saat penutupan PDM terjadi banyak nya laporan terkait kendala teknis pada saat mengunggah dokumen di My SAPK. Oleh karena itu, Humas BKN melalui website resmi BKN (bkn.go.id). Menetapkan…
LIVE SCORE SELEKSI SKD CPNS PEMERINTAH KAB. ASAHAN HARI KE-2
LIVE SCORE SKD CPNS 2021 PEMERINTAH KAB. ASAHAN PER 15 SEPTEMBER 2021
Sesi I : https://youtu.be/94FAi0QfD4Y
Sesi II : https://youtu.be/s5mTeK2Zfl8
Sesi III : https://youtu.be/fT6Ljdvg40M
LIVE SCORE SELEKSI SKD CPNS PEMERINTAH KAB. ASAHAN
Berikut Sesi I,II, dan III SKD CPNS Pemerintah Kab. Asahan Per 14 September 2021
Live Score 14 September 2021 :Sesi II : https://youtu.be/Bqtsa7nMIwESesi III : https://youtu.be/jdTR6O_jMEkSesi IV : https://youtu.be/ifgKyqHuqZM
Pengunguman Hasil Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kab. Asahan 2019 bisa dilihat dan diunduh pada link dibawah ini.
PENGUNGUMAN HASIL SELEKSI P3K 2019 KAB. ASAHAN
- 15
- Desember
- 2020
- 14
- September
- 2020
E-Lapor
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu, dan tuntas. LAPOR! dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai saluran partisipasi masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.
LPSE
Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.
PPID
Salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik. Melalui aplikasi PPID Kemendagri yang digunakan ini, badan publik dapat mempublikasi informasi yang dikuasai yang selanjutnya tersusun sebagai DIP secara otomatis.
Simaya
siMAYA merupakan aplikasi e-office yang telah disempurnakan dari aplikasi e-office sebelumnya. Aplikasi siMAYA telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.