PENERIMAAN CPNS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. ASAHAN TAHUN 2019
Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 783 Tahun 2019 tentang kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2019 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1149/s.sm.01.00/2019 Tanggal 8 November 2019 hal Persetujuan…
UJIAN DINAS TK. I DAN TK. II TAHUN ANGGARAN 2019
Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS. Agar kenaikan pangkat dapat dirasakan sebagai penghargaan maka kenaikan pangkat seyogyanya diberikan secara adil dengan mekanisme yang berdasarkan asas kompetensi.…
TP. PKK Kab. Asahan Raih Juara I Lomba IVA Test Tingkat Nasional
Kerja keras dari Tim Penggerak PKK Kab. Asahan dalam mencegah bahaya Kanker Serviks melalui rangkaian IVA Test membuahkan hasil yang cukup membanggakan Kabupaten Asahan di Tingkat Nasional. TP. PKK Kabupaten Asahan berhasil menyabet Pakarti Utama I Kategori Kabupaten sebagai pelaksana terbaik Inspeksi Visual Asam asetat (IVA) Tes.…
- 11
- April
- 2019
E-Lapor
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu, dan tuntas. LAPOR! dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai saluran partisipasi masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.
LPSE
Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.
PPID
Salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik. Melalui aplikasi PPID Kemendagri yang digunakan ini, badan publik dapat mempublikasi informasi yang dikuasai yang selanjutnya tersusun sebagai DIP secara otomatis.
Simaya
siMAYA merupakan aplikasi e-office yang telah disempurnakan dari aplikasi e-office sebelumnya. Aplikasi siMAYA telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.